Aceh Belum Punya Qanun Penyiaran, Mengapa?

oleh -4 Dilihat
oleh
Foto: Media Indonesia

SIGUPAINEWS.COM – Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus, masih belum memiliki Qanun (peraturan daerah) Penyiaran yang jelas dan komprehensif. Padahal, MoU Helsinki yang ditandatangani pada tahun 2005 lalu, memberikan mandat kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur penyiaran secara mandiri sesuai dengan kearifan lokal dan nilai islam yang berlaku di bumi Serambi Mekah.

MoU Helsinki adalah sebuah perjanjian damai yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005. Salah satu isi dari MoU tersebut  seperti yang termuat dalam Pasal 153 ayat 1 ialah Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran berdasarkan nilai islam.

Namun, hingga saat ini, Aceh belum memiliki Qanun Penyiaran yang jelas dan komprehensif. Hal ini membuat penyiaran di Aceh masih belum teratur dengan baik, dan masih banyak adanya dugaan pelanggaran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai islam dan bertentangan budaya lokal.

Baca juga

Saat ini, rancangan qanun (raqan) penyiaran sedang digodok Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Kita berharap dalam waktu yang tidak begitu lama lagi Qanun Penyiaran ini segera disahkan menjadi qanun. Sehingga iklim penyiaran di Aceh punya legitimasi yang kuat dalam membangun dan memberdayakan ekosistem penyiaran di Aceh.

Ada beberapa alasan mengapa Aceh belum memiliki Qanun Penyiaran. Salah satu alasan adalah karena kurangnya kesadaran dan komitmen dari pemerintah dan stakeholders terkait untuk mengatur penyiaran di Aceh. Selain itu, juga karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang berbeda-beda di antara pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Aceh dan stakeholders terkait untuk segera merampungkan Qanun Penyiaran dengan jelas. Qanun tersebut nantinya harus memuat keberlangsungan industri penyiaran dan upaya distribusi ekonomi kepada pelaku penyiaran di Aceh.

Dalam menyusun Qanun Penyiaran, Pemerintah Aceh dan stakeholders diharapkan melibatkan masyarakat dan pelaku lembaga penyiaran serta mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi mereka. Qanun tersebut harus dapat menjamin bahwa penyiaran di Aceh dapat berjalan dengan demokratis, transparan, dan akuntabel.

Dengan adanya Qanun Penyiaran yang jelas dan komprehensif, Aceh dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengatur penyiaran dengan baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi Pemerintah Aceh dan stakeholders terkait untuk segera menetapkan Qanun Penyiaran demi menjamin akan kebutuhan informasi yang bermanfaat dan berkualitas, berdaya ekonomi untuk menuju Aceh yang bermartabat.

*) Ikbal Fanika, Penulis adalah Praktisi Media dan Pengajar  di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.