BPN Abdya Adakan Sidang PPL 500 Objek Tanah Telah Diinventarisasi dan Diidentifikasi

-2 Dilihat

SIGUPAINEWS.com | ABDYA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Provinsi Aceh, menggelar sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) Redistribusi Tanah, kegiatan itu dalam rangka Pelaksanaan Reforma Agraria Kabupaten tahun 2022, yang berlangsung di Aula Grand Lauser Hotel, bertempat di Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, kabupaten setempat, pada Kamis (3/11/2022)

Acara sidang PPL tersebut dibuka langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Abdya, Salman Alfarisi, ST yang mewakili atas nama Penjabat (Pj) Bupati H. Darmansah S.Pd. MM

Didalam sidang panitia pertimbangan landreform kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2022 itu selain dihadari oleh Sekda, juga terlihat perwakilantahun 2022 selain dihadiri Sekda, juga terlihat perwakilan dari Kapolres, Dandim serta perwakilan Kajari dengan peserta dari Camat, Keuchik serta pihak terkait lainnya.

Baca juga

Kepala BPN Abdya, Irvandi Satria, S.SIT, saat dijumpai awak media menyampaikan untuk tahun ini ada 500 objek dan subjek redistribusi tanah di 8 Desa di Kecamatan Babahrot, kabupaten setempat.

“Objek dan subjek ini telah diinventarisasi dan diidentifikasi oleh BPN dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penerbitan sertifikat tanah masyarakat,” kata Irvandi yang juga wakil ketua panitia pertimbangan landreform Abdya.

Lebih lanjut, Irvandi merincikan, objek dan subjek tanah tersebut berada di Desa Blang Dalam sebanyak 202 bidang, Desa Alue Peunawa sebanyak 52 bidang.

“Selanjutnya, Desa Alue Dawah 20 Bidang, Lhok Gayo 68 Bidang dan Pante Cermen, Blang Raja, Pante Rakyat serta Rukun Dame masing-masing 75,50, 6 serta 27 Bidang,“ sebut Irvandi.

Selanjutnya, agenda pembahasan dalam sidang panitia pertimbangan landreform yakni memaparkan hasil pengumpulan data berupa hasil seleksi subjek dan objek redistribusi tanah.

“Serta hasil pengumpulan dan pemetaan objek redistribusi tanah yang telah dilakukan oleh unit teknis dalam beberapa bulan ke belakang sekaligus menetapkan subjek-subjek hasil seleksi subjek penerima redistribusi tanah objek landreform,” terang Irvandi.

Sidang kali ini, kata Irvandi, ini merupakan lanjutan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya seperti penetapan lokasi, pengukuran bidang tanah, identifikasi lokasi, peninjauan lapangan dan dilanjut dengan sidang hari ini.

“Tujuan akhir dari sidang ini adalah memberikan dasar kepemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum atas tanah, kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah,” ucap Irvandi.

Tambahnya, sebagaimana dimanatkan dalam UU no 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dan Dasar Pokok Agraria, juga UU no 56 Tahun 1960 tentang Penetpan Luas Tanah Pertanian dan PP nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

“Untuk satu bidang tanah akan diberikan sertifikat tidak lebih dari 5 hektare per kepala keluarga (KK),” pungkas Irvandi Satria. (Fit)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jika Pilkada Aceh Barat Daya (Abdya) dilakukan hari ini siapakah calon Bupati pilihan anda?