DPRK dan Pemkab Abdya Mulai Pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK TA 2023

-30 Dilihat
Ket : Pj Bupati Abdya, H Darmansah SPd MM menyerahkan dokumen Rancangan Qanun APBKP tahun 2023 kepada Ketua DPRK Abdya, Nurdianto saat sidang paripurna yang berlangsung di aula gedung dewan setempat, Senin 18 September 2023 (Foto : Fitria Maisir/SIGUPAINEWS.COM)

SIGUPAINEWS.COM|ABDYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK dan Pemkab Abdya) telah memulai pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Perubahan (APBKP) tahun 2023. Senin (18/9/2023).

Sidang paripurna yang berlangsung di aula gedung DPRK Abdya ditandai dengan penyerahan langsung dokumen rancangan qanun perubahan APBK oleh Penjabat (Pj) Bupati Abdya, H Darmansah S.Pd. MM kepada Ketua DPRK Abdya, Nurdianto.

Ketua DPRK Abdya, Nurdianto mengatakan, paripurna ini merupakan hal yang esensi, karena rancangan APBK perubahan merupakan hal yang urgensi dalam pelaksanaan mekanisme pemerintahan. Tahapan-tahapan pembahasan dari awal hingga akhir merupakan suatu rangkaian yang harus dijalankan, sehingga diharapkan hasil pembahasan akan berdaya guna dan berhasil guna.

Baca juga

“Selamat melaksanakan pembahasan secara cermat untuk kemajuan Abdya,” ujarnya.

Sementara itu dalam sambutan Pj Bupati Abdya H Darmansah S.Pd.MM. menyampaikan Penyusunan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 merupakan bagian dari siklus Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

“Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi beberapa kondisi, yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, keadaan darurat, dan keadaan luar biasa,” ungkapnya.

Selanjutnya, Pj Bupati Darmansah menyampaikan Ringkasan Perubahan APBK tahun anggaran 2023 sebagai pendapatan daerah sebesar Rp 897.494.947.126, meningkat sebesar Rp 39.482.144.156 dari asumsi sebelumnya.

“Pendapatan asli daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp 106.992.323.951, meningkat sebesar Rp.10.820.000.000 dari asumsi sebelumnya. Namun Pendapatan Transfer tahun anggaran 2023 sebesar Rp.772.973.073.711, meningkat sebesar Rp.25.510.758.192 dari asumsi sebelumnya, dan pembiayaan daerah tahun 2023 mengalami perubahan, yang terdiri dari penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp 102,366,292,092 dengan pengurangan sebesar Rp9,988,388,749 menjadi Rp92,377,903,343,” sebutnya

Selanjutnya pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023 mengalami pengurangan sebesar Rp1,000,000,000 menjadi Rp2,000,000,000. Sehingga pembiayaan Netto setelah perubahan adalah Rp90,377,903,343.

“Semoga pembahasan ini diharapkan dapat disepakati serta dapat direalisasikan dalam proses pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat,” demikian harapnya.(*)