Menyikapi Polemik Anggaran Panwaslih Abdya untuk Pilkada 2024

oleh -97 Dilihat
oleh
Ilustrasi.

SIGUPAINEWS.COM|ABDYA – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh Barat Daya pada 2024, muncul polemik terkait anggaran Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di kabupaten tersebut. Isu ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekhawatiran akan berdampak pada proses penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan transparan.

Permasalahan ini bermula ketika Panwaslih Aceh Barat Daya mengajukan anggaran operasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, namun jumlah yang disetujui dianggap tidak memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu secara optimal. Situasi ini kemudian memicu pernyataan-pernyataan kontroversial dari berbagai pihak, yang turut memperkeruh suasana.

Menanggapi polemik ini, masyarakat Aceh Barat Daya berharap agar seluruh pihak yang terlibat–pemerintah daerah, Panwaslih, dan pemangku kepentingan lainnya– dapat menyikapi persoalan ini dengan bijaksana demi menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca juga

Pertama, pemerintah daerah Aceh Barat Daya perlu memahami bahwa Panwaslih merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pengawasan pemilu yang berfungsi untuk menjaga netralitas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang memadai bagi Panwaslih adalah suatu keharusan, bukan sekadar pilihan.

Pemerintah daerah harus menyadari bahwa anggaran yang tidak mencukupi akan menghambat kinerja Panwaslih dalam melaksanakan tugas pengawasan. Hal ini pada gilirannya dapat berimbas pada menurunnya kualitas penyelenggaraan Pilkada, yang berpotensi memicu munculnya konflik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Oleh karena itu, pemerintah daerah Aceh Barat Daya perlu bersikap responsif dan proaktif dalam mengatasi permasalahan ini. Mereka harus mengkaji ulang anggaran yang telah disetujui dan berupaya untuk menambah alokasi dana bagi Panwaslih, sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

Langkah ini penting agar Panwaslih dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan optimal dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pilkada 2024. Apalagi Badan Ad Hoc Panwaslih Pilkada khususnya Abdya belum dapat terlaksana maksimal karena masih terkendala pada sekretariat, belum terbentuknya badan ed hoc setingkat dibawahnya seperti Panwascam, PKD hingga PTPS.

Di sisi lain, Panwaslih Abdya juga perlu menunjukkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang diterimanya. Mereka harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola digunakan secara transparan dan sesuai dengan kebutuhan pengawasan pemilu.

Selain itu, Panwaslih juga harus melakukan komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Mereka perlu menjelaskan secara rinci dan argumentatif mengenai kebutuhan anggaran yang diajukan, serta membangun sinergi yang konstruktif untuk mencari solusi terbaik bagi persoalan ini.

Upaya-upaya ini penting dilakukan agar polemik anggaran tidak berlarut-larut dan menimbulkan kesan bahwa Panwaslih hanya mempertahankan kepentingan sendiri. Sebaliknya, Panwaslih harus mampu menunjukkan bahwa mereka benar-benar bekerja demi kepentingan masyarakat Aceh Barat Daya dan demi terwujudnya Pilkada yang adil, demokratis, dan berintegritas.

Di sisi lain, peran masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan media juga sangat penting dalam menyikapi polemik ini. Mereka harus menjadi pengawal demokrasi yang aktif, dengan terus-menerus melakukan pengawasan dan memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan proses Pilkada.

Masyarakat harus memastikan bahwa pemerintah daerah dan Panwaslih benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Mereka juga harus siap untuk menyuarakan keberatan jika terjadi indikasi penyimpangan atau upaya untuk melemahkan peran Panwaslih dalam pengawasan Pilkada.

Jika seluruh pihak yang terlibat –pemerintah daerah, Panwaslih, dan masyarakat- dapat menyikapi polemik anggaran ini dengan bijaksana, maka diharapkan Pilkada Aceh Barat Daya 2024 dapat terselenggara dengan baik dan mencerminkan kedaulatan rakyat.

Masyarakat Aceh Barat Daya membutuhkan pemimpin yang benar-benar dapat membawa perubahan positif bagi daerah ini. Oleh karena itu, proses pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara transparan, adil, dan demokratis, tanpa ada upaya untuk melemahkan peran pengawasan.

Dengan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh pihak, polemik anggaran Panwaslih Aceh Barat Daya dapat diselesaikan secara konstruktif. Hal ini penting agar Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Aceh Barat Daya ke arah yang lebih baik.(*)

*) M. Ikbal Fanika, M.Sos.,  Penulis adalah Praktisi Media dan Pengajar di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, FDK, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.