Parpol Aceh Jaya Nilai Pj Bupati Tidak Netral Dalam Mengurus Tata Kelola Pemkab

-19 Dilihat
Keterangan Foto : Surat pernyataan sikap Pimpinan Parpol,LSM dan Mahasiswa," Senin( 24/10/2022).

SIGUPAINEWS.com | ACEH JAYA – Penjabat (PJ) Bupati Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh dinilai tidak netral dalam mengurus tata kelola pemerintahan yang dianggap amburadul.

Hal itu disampaikan para
Pimpinan Partai Politik bersama Ulama dan,LSM ,Ormas dan Mahasiswa Kabupaten Aceh Jaya .

Baca juga

“Kami atas nama Pimpinan Partai Politik, Ulama, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa  Kabupaten Aceh Jaya, yang menanda tangani Pernyataan sikap pada hari ini; Senin Tanggal 24 Oktober 2022 dimulai Pukul 10:00 s.d 15.00 WIB bertempat di Calang, Telah berlangsung pertemuan dan pembahasan tentang Evaluasi Kinerja dan Kebijakan Pj. Bupati Aceh Jaya Dr. NURDIN, M.Si selama 100 Hari kerja.

Sebab,kata dia ,Latar Belakang Bahwa penunjukan Penjabat Bupati ditunjuk oleh Kementrian dalam Negeri dengan catatan Penjabat Bupati tidak dibebankan berpolitik dan tidak berafiliasi Politik dan melanjutkan Program-program dan kebijakan pejabat lama, menjaga ketentraman Politik dan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban serta menyukseskan Pemilu Legislatif dan Eksekutif tahun 2024.

“Sejak dilantik Pj. Bupati Aceh Jaya pada tanggal 18 Juli 2022 Sdr. Dr. NURDIN, M.Si telah terindikasi berafiliasi dengan Partai Politik yang mengandalkan Rekomendasi Pimpinan Partai Politik Tertentu sehingga semua penempatan Staf Khusus (STAFSUS) Pj. Bupati dan segala kebijakan berafiliasi dengan Partai tersebut yang menimbulkan tata kelola Pemerintahan Aceh Jaya tidak NETRAL,”Kata Koordinator Azhar Abdurrahman,”Senin (24/10/2022).

Dalam membangun tata kelola Pemerintahan yang baik tidak mampu membangun Networking dengan Staff yang ada dalam tempo  ± satu bulan memberhentikan Sekda Sdr. H. Mustafa, S.Pd. M.A.P jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota yang lain tidak terjadi hal demikian, dan sangat disayangkan kehadiran Pj. Bupati membangun rasa permusuhan/ Perlawanan dengan Putra-Putri terbaik dalam Kabupaten Aceh Jaya sehingga terganggu Psikologis Sosial Masyarakat.

Sebagai Pj. Bupati hanya dapat meneruskan Program-program dan kebijakan Pejabat lama, namun demikian didalam pelaksanaan kinerja Pj. Bupati Aceh Jaya saat ini pernah mewacanakan mengrouping/ menggabungkan beberapa SKPK diantaranya; menggabungkan Dinas Pendidikan Dayah ke Dinas Syariat Islam, hal ini merupakan kesalahan yang cukup Fatal karena Dinas Pendidikan Dayah merupakan Perintah langsung dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 Tentang Hak.

Keistimewaan Aceh, sehingga membuat kegaduhan dan ketidak nyamanan para Ulama dan Pimpinan Dayah se-Kabupaten Aceh Jaya.  Sebagaimana Pj. Bupati yang bertugas selama satu Tahun sesuai dengan surat keputusan (SK) seharusnya mensukseskan Penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melakukan Koordinasi dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) & Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan aparat penegak Hukum terkait Pemilu, hal ini belum dilakukan secara resmi sehingga masyarakat dan Pengamat Politik serta Partai Politik, mengevaluasi kinerja Pj. Bupati selama ini,”ujarnya.

Tebar Pesona seolah-olah bertugas rencana Kerja Jangka Panjang menginput semua Usulan Masyarakat tetapi tidak cukup Fiskal Anggaran, sehingga masyarakat berharap banyak tetapi belum ada sinyal adanya sumber Anggaran lain.

Ketidak mampuan mengatasi persoalan yang dibutuhkan dalam Kabupaten Aceh Jaya tetapi beliau sudah bermanuver menjadi Ketua Penggerak Ekonomi Barat Selatan Aceh (BARSELA) yang merupakan kerangka Ekonomi Regional yang Makro.

Sehubungan dengan kekurangan Fiskal Anggaran Kabupaten Aceh Jaya Langkah-langkah Politik yang dilakukan: Menghentikan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dari Bulan Oktober, November dan Desember (3 bulan) dengan Jumlah PNS  3.065 orang. Tindakan ini akan melumpuhkan semangat kerja sehingga arus Keuangan Aktiva Lancar yang semestinya setiap bulan akan mengalir kepada Pegawai dan berefek pada daya beli masyarakat. b. Memberhentikan Tenaga Harian Lepas (THL) di tengah Tahun Anggaran berjalan, berjumlah 1.468 orang dengan asumsi Honorium Rp. 1.000.000,- perbulan sehingga THL mulai diberhentikan Tugas sejak Oktober, November dan Desember dengan kebutuhan Anggaran Rp. 4.500.000.000,- .

Indikasi lain yang kami temukan Anggaran untuk Pokok-pokok Pikiran kepada Pimpinan DPRK beserta Anggota DPRK Aceh Jaya dari 20 orang menyerap Anggaran Rp. 5.500.000.000,-  d. Dari poin 2. (a, b dan c) diatas dapat disimpulkan lebih memprioritaskan pokir Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK Aceh Jaya daripada kemaslahatan umum untuk memberi Honorium THL sehingga menimbulkan kegaduhan dan hilangnya rasa nyaman serta ketentraman dalam kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat.

“Kebijakan Pj. Bupati Aceh Jaya dalam mengelola Pemerintahan Aceh Jaya seperti mengelola perusahaan Bangkrut, Karyawan di PHK, Komisaris ditambah Insentif. 3. Kebijakan Pj. Bupati Aceh Jaya yang sangat krusial melakukan penggabungan BUMG/Gampong bersama, dengan 172 BMUG Gampong menjadi BUMG bersama dengan Setoran Modal awal Rp. 25.000.000,- per BUMG di kali (x) 172 Gampong menjadi Rp.4.300.000.000,- dan direncanakan setoran pada tahun kedua sebesar Rp. 100.000.000,- Per BUMG di Kali 172 Gampong menjadi Rp. 17.200.000.000,- setoran tahun pertama ditambah setoran tahun kedua menjadi Rp. 21.500.000.000,- penggunaan Anggaran tersebut direncanakan untuk membeli Lahan HGU yang terlantar milik Ex PT. BOSWA MEGALOPOLIS.

Selain itu Indikasi : a. Transaksional BUMG bersama atas kebijakan Pj. Bupati untuk membeli lahan HGU terlantar Ex PT. BOSWA MEGALOPOLIS berpotensi masalah Hukum b. Kebijakan Pj. Bupati alih Lahan dengan jual Beli yang dipaksakan tidak cukup waktu sesuai dengan SK Pj. Bupati karena melewati masa tugas Pj. Bupati.

Kebijakan Pj. Bupati melewati masa SK satu Tahun akan melewati masa Tenggang Pekerjaan lebih dari 5 (Lima) Tahun yang mengakibatkan tidak akan berlanjutnya pada Bupati Definitif yang akan datang hasil Pemilu tahun 2024 d. Lahan terlantar HGU Ex PT. BOSWA MEGALOPOLIS dapat dimasukkan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan mekanisme peringatan 1, 2 dan 3 kepada Perusahaan tersebut untuk dilakukan pekerjaan, setelah itu dapat diteruskan kepada Gubernur Aceh dan Menteri ATR BPN untuk diproses pencabutan HGU tersebut.

“Sehingga dengan proses pencabutan izin HGU Ex PT. BOSWA MEGALOPOLIS dalam rentang waktu 9 bulan dapat dialih dengan dilakukan Redistribusi untuk masyarakat, BUMG atau Perusahaan Daerah. Maka dapat kita cermati jika proses TORA ini dilakukan maka baik Pemerintah Aceh Jaya, Perusahaan Daerah Aceh Jaya dan BUMG bersama tidak mesti menguras APBG untuk membeli lahan HGU terlantar Ex PT.BOSWA MEGALOPOLIS.

Tindakan  Kepada Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi kinerja Pj. Bupati Aceh Jaya yang telah menimbulkan kegaduhan politik dan ketidaknyamanan ditengah-tengah masyarakat. – Kepada BPKP untuk melakukan uji petik pemeriksaan khusus atas langkah Pj Bupati yang sedang dilakukan terkait rencana pembelian lahan HGU terlantar Ex PT. BOSWA MEGALOPOLIS.

Kepada Ombudsman untuk melakukan tinjauan dan telaah atas proses penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang sedang berjalan dipimpin oleh Pj. Bupati Dr. Nurdin, M.Si terkait pemberhentian 1.468 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dari SK tahun takwin. D. Penutup Demikian hasil kesepakatan Forum Komunikasi Lintas Pimpinan Partai Politik, Ulama, Tokoh Masyarakat dan Mahasiswa dalam Kabupaten Aceh Jaya ini dibuat sebagai evaluasi 100 hari kerja Pj. Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, M.Si untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.(*)

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jika Pilkada Aceh Barat Daya (Abdya) dilakukan hari ini siapakah calon Bupati pilihan anda?