Revisi UU ITE Dinilai Ancam Kemerdekaan Pers dan Eksistensi Demokrasi

-78 Dilihat
Foto Screenshot Siaran pers yang diterbitkan pada 8 Desember 2023

SIGUPAINEWS.COM|JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang baru saja disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah pada 6 Desember 2023 menuai kritik keras dari Dewan Pers. Lembaga yang mengawasi kinerja pers di Indonesia ini menilai bahwa revisi UU ITE masih mengandung pasal-pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kemerdekaan berekspresi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu S.H. M.S. dalam siaran pers yang diterbitkan pada 8 Desember 2023. Menurutnya, ada beberapa pasal yang berbahaya bagi pers, yaitu Pasal 27A, Pasal 27B, dan Pasal 28 ayat (1) dan (2). Pasal-pasal ini mengatur tentang penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang berisi tuduhan/fitnah, pencemaran nama baik, pemberitahuan bohong, dan/atau yang mengandung unsur SARA untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pelanggar pasal-pasal ini dapat dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan/atau denda Rp 1 miliar.

“Pasal-pasal ini dapat membelenggu pers karena karya jurnalistik yang didistribusikan melalui internet terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi, dan sengketa, dapat dianggap oleh pihak tertentu sebagai penyebaran pencemaran atau kebencian. Dengan ancaman hukuman penjara lebih dari enam tahun, aparat kepolisian dapat menahan siapa saja selama 120 hari, termasuk wartawan, atas dasar tuduhan melakukan penyebaran berita bohong seperti diatur dalam revisi UU ITE ini. Pasal-pasal ini secara tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menutup mulut pers, yang pada akhirnya akan merusak upaya mewujudkan negara demokratis,” ujar Ninik.

Baca juga

Ninik juga menegaskan bahwa pasal-pasal UU ITE tidak dapat diterapkan terhadap produk pers dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers ini mengatur tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Selain itu, implementasi karya jurnalistik yang sudah tegas dan jelas diatur dalam Pedoman Perilaku Wartawan Indonesia (PPWI) dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan produk hukum nasional, yang sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ninik juga menyoroti bahwa pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan penghinaan dalam revisi UU ITE juga bertentangan dengan Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE Nomor 229 Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bersama Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri. Pedoman ini menegaskan bahwa “untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers, yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, diberlakukan mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers sebagai lex spesialis bukan UU ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers”. Namun demikian, Pedoman No. 229/2021 akan menemui tantangan berat karena norma hukum yang memayunginya justru membuka celah penafsiran yang membelenggu kemerdekaan pers.

Ninik juga mengkritik proses legislasi revisi UU ITE yang tidak transparan dan tidak terbuka untuk melibatkan partisipasi publik secara luas, terutama untuk mendengarkan berbagai masukan dari stakeholder yang berpotensi terdampak. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan lembaga eksekutif dan legislatif untuk menjalankan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah menjadi UU Nomor 13 Tahun 2022. Bahkan naskah revisi UU ITE yang baru disahkan oleh DPR dan Pemerintah juga sulit diperoleh.

Oleh karena itu, Dewan Pers mengajak masyarakat dan seluruh komunitas pers untuk bergerak mengkritisi revisi UU ITE tersebut. Dewan Pers juga menyerukan segenap komunitas pers pada khususnya dan berbagai pihak yang potensial terdampak pada umumnya untuk mengambil langkah konkret bersama-sama mencegah terjadinya kriminalisasi pers yang disebabkan oleh UU ITE atau UU lainnya yang masih mengancam kemerdekaan pers.(*)

Sumber: [Dewan Pers]

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Jika Pilkada Aceh Barat Daya (Abdya) dilakukan hari ini siapakah calon Bupati pilihan anda?