SIGUPAINEWS.com | ABDYA – Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) diserbu Ratusan tenaga honorer di Halaman kantor DPRK setempat, pada Senin (3/10/2022).
Kedatangangan ratusan tenaga honorer tersebut disambut langsung, oleh Wakil Ketua I DPRK Abdya Syarifuddin dan Wakil Ketua II Hendra Fadhli,SH di dampingi Kapolres Abdya AKPB Dhani Catra Nugraha, perwakilan Kodim 0110, beserta anggota DPRK Juli Nardi, Anton Sumarno SE, Yusran, Sardiman, Agus Samhadi, dan SKPK terkait. dan serta puluhan personil TNI/Polri dan Satpol PP ikut mengamankan aksi tersebut.
Kehadiran para tenaga honore atau Tenaga Kontrak ke kantor DPRK Abdya dengan tujuan dalam aksi tenaga honorer tersebut, mereka menanyakan kejelasan SK kontrak yang diputuskan pemerintahan terdahulu, sehingga ratusan tenaga honorer tersebut tidak dapat mengikuti program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari pemerintah pusat.
“Kedatangan kami ke sini, mengajak DPRK untuk sama membela hak kami sebagai tenaga kerja di pemerintahan Abdya yang telah terputus SK-nya beberapa tahun yang lalu,” kata Safrijal seorang orator aksi.
Dalam aksi damai itu, Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua II DPRK Abdya, Hendra Fadli menyampaikan bahwa, sebelum kedatangan para honorer ke Gedung DPRK Abdya, pihaknya telah terlebih dulu menyampaikan hal itu kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Abdya.
Tujuannya, agar pemerintah dapat mendobrak aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) tentang penyeleksian P3K agar dapat diremisi kembali.
“Ini sudah pernah kami sampaikan kepada Pemkab Abdya atau kepada Pj Bupati tentang nasib para tenaga honorer yang diduga tidak bisa mengikuti seleksi P3K, karna berbenturan dengan aturan KemenPAN-RI,” ujar Hendra.
Namun, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu hasil laporan yang disampaikan kepada Pj Bupati Abdya. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Pemkab Abdya akan segera berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk mendapatkan kejelasan dalam hal tersebut.
“Saya berharap agar KemenPAN-RB tidak menjadikan syarat hanya honorer aktif yang bisa mengikuti P3K. Namun apabila itu terjadi, maka hal tersebut akan membuat hati ratusan honorer di kabupaten berjuluk bumoe breuh sigupai akan terluka,” Sebut Wakil Ketua II Hendra Fadli
Selanjutnya, tambah Hendra, dewan juga akan memastikan hal yang tengah dikhawatirkan tenaga honorer tersebut. Karena berdasarkan informasi, pendataan yang dilakukan Pemkab Abdya hanya sebagai pendataan ulang tenaga honorer, namun informasi lain menyebutkan bahwa pendataan itu justru untuk perekrutan tenaga P3K.
“Dalam hal ini, dewan sebagai wakil rakyat meminta, jika itu untuk perekrutan P3K, maka pemerintah selayaknya dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat umum bisa mendaftar. Sehingga, seluruh warga Indonesia dapat mendapatkan hak atas negaranya.” ungkap Hendra (Fit)
